5 Tantangan Debat terbuka yg pernah Dilayangkan Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kerap disapa Ahok, dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras. Dia seringkali tanpa tedeng aling-aling saat bicara. Baik dalam pertemuan tertutup maupun terbuka. Menurut pengakuan Ahok, ya seperti itulah wataknya.

Ahok pun tak cuma sekali menantang pihak yang berseberangan pendapat untuk debat terbuka. Tantangan itu disampaikannya lewat pernyataan kepada wartawan. Ya begitulah Ahok. Gayanya yang spontan kerapkali menimbulkan kekaguman. Tetapi tak jarang membangkitkan kritikan sebagai sosok arogan. Berikut 5 tantangan debat terbuka yang pernah dilayangkan Ahok,dikutip dari Merdeka:

1. Walhi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara. Namun, sejumlah LSM atau NGO termasuk juga Walhi menolak keras rencana tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang dengan penolakan tersebut. Ahok menyebut Walhi hanya menolak-menolak bicara saja dan tidak memberikan solusi yang baik untuk reklamasi pantai tersebut.

“Kadang saya setuju orang mau debat, tapi jangan cuma ngomong, solusinya apa? Walhi mau nenatang juga kita bisa berdebat soal itu. Walhi ada enggak solusi semua laut yang tercemar? Masalah kerang hijau, itu ada studinya bisa berdebat,” tegas Ahok di Balai Kota Jakarta, Juamat (31/5).

Ahok mengklaim, jika rencana reklamasi Pantai Ancol itu sudah dilindungi Keputusan Presiden (Kpres) nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai.

“Sudah ada izin semua kok. bukan kita lho yang kasih izin. Studi-studinya mereka semua lho,” terang Ahok.

Menurut Ahok, pihaknya akan melakukan reklamasi untuk memulihkan kondisi pantai yang selama ini tercemar dan terkontaminasi. Dirinya meminta Walhi untuk berhati-hati bicara.

“Walhi mesti hati-hati. Ini kita keruk mau dibuang ke mana. Kalau udah terkontaminasi buang ke bulan? ini logikanya gimana?,” tegasnya.

2. DPRD soal KJS

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikeras tak ada yang salah dengan program Kartu Jakarta Sehat. Dia pun menantang DPRD DKI yang mau menginterpelasinya, berdebat terbuka.

“Gini aja, suruh interpelasi aja, tapi suruh debat terbukanya suruh semua media masuk. Biar masyarakat menilai. Biar jelas. Siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti,” kata Ahok, Senin (27/5).

Mengenai penunjukan PT Askes sebagai pengelola KJS, Ahok menilai tidak ada yang salah. Lagi pula hal itu dikuatkan oleh surat dari Menteri Kesehatan yang menjadikan DKI sebagai contoh.

“Biar mereka mengerti bahwa Perda tidak bisa menang melawan undang-undang. Yang penting interpelasi dan terbuka,” sindir Ahok.

Menurut Ahok, DPRD hanya mencari-cari kesalahan KJS. Setelah masalah 16 rumah sakit yang mau mundur bisa diselesaikan, kini DPRD mencoba mengusik Ahok lewat Askes.

“Nggak usah banyak ributlah, diiterpelasi aja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka,” tegas Ahok.

3. Dokter

Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan salah satu progam unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melonjaknya jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit dan puskesmas dengan ‘kartu sakti’ itu mengakibatkan kalang kabut sarana prasarana yang belum seimbang dengan lonjakan pasien.

Selanjutnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama akan menjelaskan dan berdebat seputar KJS dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Iya, ini harus membenarkan persepsi dokter soal KJS. Makanya ini mau datang untuk berdebat di sana,” ujar Ahok biasa disapa di Kantor Balai Kota Jakarta sebelum menghadiri acara Sarasehan IDI, Rabu (6/3).

Ahok sendiri telah berjanji akan menambah tim medis seiring dengan melonjaknya jumlah pasien yang berobat dengan menggunakan KJS.

Selain Ahok, dalam acara pertemuan IDI tersebut hadir pula Ketua PB IDI Zaenal Abidin, Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris, Camat Menteng Bondan Dyah, dan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Fatahillah.

Kemudian Ahok juga akan menjelaskan tentang penetapan premi menjadi Rp 23 ribu.

“Ya, itu makanya mau dijelaskan juga ke mereka,” tandasnya.

4. Penentang Giant Sea Wall

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap berdebat dengan para pengamat yang mengatakan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) akan merusak ekosistem di laut. Sebab, berdasarkan undang-undang reklamasi melalui Peraturan Presiden menyebutkan reklamasi adalah cara untuk memperbaiki pesisir.

“Jadi kalau Anda jago lingkungan mau ribut mau debat tentang mengatasi pencemaran sungai-sungai masuk ke laut silakan. Jakarta jadi apa sampah raksasa sekarang. Tong sampah dan racun dibuang di sini, minimal harus dibuat waduk,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (11/2).

Menurut politikus Gerindra ini, tanpa proyek ini pun ekosistem di laut Jakarta sudah rusak karena tercemar air limbah melalui sungai-sungai. Sehingga, cara paling jitu memperbaikinya dengan melakukan reklamasi dan membuat satu waduk besar.

“Sehingga air kotoran itu masuk ke waduk, kita olah waduknya sehingga bisa bersihkan. Depan waduk GWS ini apa laut yang bersih tidak ada pencemaran sungai,” jelasnya.

Lantas, reklamasi seperti apa diyakini Ahok malah akan memperbaiki kondisi bawah laut Jakarta?

“Makanya satu-satunya cara ya reklamasi pulau. Reklamasi pulau kan nggak langsung buang gitu saja. Kalau buang semua hilang, mesti buat tempat nya kan, ada sheetpile. Kalau udah kering ditanami bakau yang bisa nyerap racun. Nah itu cara reklamasi yang betul,” terangnya.

Dengan cara ini, Ahok optimis tidak ada lingkungan bawah laut yang rusak. Maka itu dia meminta pihak yang hanya bisa berkomentar lebih baik diam, jika tak bisa menawarkan solusi.

“Ya jangan protes dong, kasih tahu caranya menyelesaikan membersihkan semua sungai. Kamu kira gampang membersihkan 13 sungai. Ya bikin waduk kan, nah waduknya gimana ya harus dengan reklamasi tidak ada cara lain,” kata Ahok ngotot.

5. DPRD soal anggaran

Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 dulu sempat molor. Sebab, DPRD belum setuju dengan paparan 4 program unggulan Gubernur Joko Widodo yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kesal melihat ulah politikus Kebon Sirih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang DPRD untuk debat terbuka mengenai 4 program tersebut.

“Terserah kalau misalnya masih dibahas-dibahas juga berarti DPRD yang mau menghambat. Kalau masih tidak jelas, bilang saya wagub tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarkan televisi langsung,” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/12).

Suami Veronica Tan ini meminta rapat pembahasan anggaran antara DPRD dengan Pemprov divideokan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas siapa yang sebenarnya ingin APBD tidak berjalan.

Komentar Anda?